Langkah Besar dari DK PBB Dewan Keamanan PBB akhirnya menyetujui resolusi baru untuk Gaza yang didorong oleh Amerika Serikat. Keputusan
Dewan Keamanan PBB Sahkan Resolusi Baru Gaza: Jalan Panjang Menuju Negara Palestina
Daftar Pustaka
Langkah Besar dari DK PBB
Dewan Keamanan PBB akhirnya menyetujui resolusi baru untuk Gaza yang didorong oleh Amerika Serikat. Keputusan ini membuka peluang pembentukan transitional administration serta International Stabilization Force. Karena itu, banyak negara menilai langkah ini sebagai awal baru bagi kawasan yang terus dilanda konflik. Resolusi ini lolos dengan suara 13-0, sementara Rusia dan Tiongkok memilih abstain.
Selain itu, resolusi ini juga menjadi bagian dari rencana perdamaian 20 poin Donald Trump. Dengan begitu, arah politik regional kembali berubah. Beberapa negara mayoritas Muslim langsung menyatakan kesiapan mengirim pasukan stabilisasi. Namun, mereka menegaskan bahwa mandat PBB menjadi syarat utama partisipasi.
Isi Resolusi dan Reaksi Para Pihak
Resolusi tersebut menyebut bahwa kondisi baru dapat membuka credible pathway menuju Palestinian statehood. Namun, syaratnya jelas. Palestinian Authority harus melakukan reformasi, sementara Gaza perlu menjalani proses rekonstruksi besar.
Walaupun begitu, pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Israel. Benjamin Netanyahu kembali menegaskan bahwa Israel menolak negara Palestina. Ia bahkan bersumpah akan melakukan demilitarisasi Gaza “dengan cara mudah atau sulit”.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, juga menolak resolusi tersebut. Ia menyerukan aksi ekstrem terhadap pejabat Palestinian Authority jika PBB mendukung pembentukan negara Palestina. Karena itu, ketegangan diplomatik meningkat dengan cepat.
Tujuan dan Tugas Pasukan Stabilisasi
Pasukan internasional ini akan bekerja bersama polisi Palestina yang sudah terlatih. Selain itu, mereka juga akan mengamankan perbatasan dan memastikan aliran humanitarian aid berjalan lancar. Mandatnya juga mencakup proses demilitarisation Gaza serta penonaktifan permanen senjata kelompok bersenjata.
Namun, Hamas langsung menolak resolusi tersebut. Mereka menilai rencana itu mengarah pada international trusteeship yang bertentangan dengan kehendak rakyat Gaza. Hamas juga menyebut pasukan ini tidak netral dan akan berpihak pada Israel.
Tabel: Ringkasan Isi Resolusi DK PBB
| Poin Utama | Penjelasan |
|---|---|
| Transitional Administration | Struktur pemerintahan sementara Gaza |
| International Stabilization Force | Pasukan keamanan multinasional |
| Demilitarisation | Penonaktifan senjata kelompok bersenjata |
| Pathway to Statehood | Jalur menuju negara Palestina |
Selain itu, resolusi juga mengatur penarikan bertahap pasukan Israel berdasarkan standar tertentu. Proses ini akan dinegosiasikan dengan pasukan stabilisasi, Israel, Amerika Serikat, dan negara penjamin.
Upaya Rusia dan Sikap Internasional
Rusia sebenarnya menawarkan resolusi tandingan. Rusia mendorong rancangan berbeda yang menegaskan bahwa Gaza dan Tepi Barat seharusnya dipadukan kembali di bawah pengelolaan penuh Palestinian Authority. Selain itu, Rusia menyoroti perlunya peran lebih besar dari DK PBB.
Namun, Amerika Serikat dan sekutunya berharap Rusia tidak menggunakan hak veto. Karena itu, diplomasi intens terjadi hingga menjelang pemungutan suara. Pada akhirnya, Moskow memilih abstain untuk menghindari konfrontasi langsung.
Trump kemudian menulis pernyataan di Truth Social. Ia berterima kasih kepada negara seperti Qatar, Mesir, UEA, Saudi Arabia, Indonesia, Turkiye, dan Yordania karena mendukung langkah tersebut.
Kritik dan Tantangan ke Depan
Walaupun resolusi ini dianggap penting, beberapa pihak tetap mengkritiknya. Banyak analis menyebut Gaza masih akan berada dalam kondisi “occupied”, meskipun oleh entitas berbeda. Karena itu, solusi jangka panjang dianggap belum terlihat jelas.
Analis politik Marwan Bishara menilai resolusi ini hanya mencerminkan ketidakseimbangan kekuatan. Ia menyebut kekuatan berada di tangan Israel dan Amerika Serikat. Selain itu, serangan Israel tetap berlangsung meskipun ada ceasefire sejak 10 Oktober.
Bahkan, organisasi kemanusiaan menyebut jumlah korban Palestina mencapai lebih dari 69.000 jiwa. Mereka menilai tindakan Israel sebagai bentuk genocide, sebuah tuduhan yang terus memicu perdebatan global.
Akan tetapi, beberapa negara tetap melihat resolusi ini sebagai peluang awal. Mereka menilai bahwa jalur menuju negara Palestina membutuhkan proses panjang. Karena itu, konsensus global dianggap sangat penting.
Kesimpulan
Resolusi baru ini membawa arah politik baru bagi Gaza. UN Security Council, Gaza, Palestinian statehood, dan International Stabilization Force kini berada di pusat perhatian global. Meskipun begitu, banyak tantangan besar masih menunggu. Semuanya bergantung pada implementasi di lapangan, reformasi internal, serta kesediaan semua pihak untuk menghormati kesepakatan.
Dengan demikian, masa depan Gaza akan ditentukan oleh kolaborasi internasional dan komitmen politik jangka panjang. Dunia kini menunggu langkah berikutnya.
